mesintik

SHARE  

 Foto: Getty Images/Yuli Seperi

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama dan Chief Executive Officer PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Anthoni Salim, yang merupakan orang terkaya kelima se-Indonesia, menyoroti perihal daya beli masyarakat Indonesia, termasuk konsumsi kelas menengah melemah.

Dia menilai tantangan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi hal yang harus diantisipasi.

Baca: Terkuak! Leasing Deg-Degan Daya Beli Lesu, Perketat Kredit Mobil-Motor

“Perusahaan juga akan terus mencermati kondisi makro ekonomi secara global agar dapat melakukan penyesuaian strategi dengan perkembangan yang terjadi,” ujar Anthoni, seperti dikutip Rabu (27/3/2024).

Namun demikian, dia tetap menilai perekonomian Indonesia ke depan akan tetap tangguh dan bisa mendukung pertumbuhan bisnis serta profit perusahaan, serta mempertahankan neraca keuangan yang sehat.

Foto: Pekerja memeriksa mobil bekas yang dijual di Garnet Auto, Jakarta, Jumat (25/11/2022). Perusahaan leasing blak-blakan mengetatkan proses pencairan kredit kendaraan bermotor dan mobil saat ini. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Pekerja memeriksa mobil bekas yang dijual di Garnet Auto, Jakarta, Jumat (25/11/2022). Perusahaan leasing blak-blakan mengetatkan proses pencairan kredit kendaraan bermotor dan mobil saat ini. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Lembaga pembiayaan atau leasing mengakui sedang pengetatan dalam pengajuan kredit belakangan ini. Alasan utama leasing melakukan pengetatan karena melihat daya beli masyarakat yang semakin rendah. Dampak kebijakan leasing itu berpengaruh pada anjloknya penjualan kendaraan baik motor maupun mobil di Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), data wholesales atau penjualan dari pabrik ke diler selama Januari-Februari 2024 hanya 140.274 unit. Angka ini jeblok 22,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 181.329 unit.

“Pengetatan kenyataannya saya rasa itu benar, karena kenapa? Seleksi alam. Kita proses edukasi juga, masyarakat punya keinginan membeli kendaraan tapi mampu nggak? Kita dengar, baca ada penurunan daya beli kita sensitif, bahwa harga bapok juga naik, beras, gula naik. Itu akan jadi perhitungan kami terhadap kebutuhan dari income yang dia dapat, kita simulasikan bisa bayar cicilan atau tidak?” kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/03/2024).

Baca: Orang Terkaya No.5 RI Was-Was, Daya Beli Masyarakat Lesu

Ketatnya cicilan berpengaruh pada menurunnya penjualan kendaraan. Pelaku otomotif menilai penurunan penjualan itu merupakan output dari berbagai indicator yang kompleks. Sayangnya, berbagai factor minus itu menjadi satu sehingga membuat penjualan mobil langsung jatuh.

“Pertumbuhan ekonomi yang melambat, kurs rupiah yang agak melemah, suku bunga yang mulai pelan-pelan naik, prosedure leasing yang agak melambat,” kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Jongkie D. Sugiarto kepadahttps://knalpotbelah.com/ CNBC Indonesia, Rabu (27/3/2024).

SHARE  

 Foto: Ilustrasi pekerja kantoran di Jakarta. CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan bahwa pemerintah meminta agar pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan segera dibayarkan H-7 Lebaran.

Dia menegaskan THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh, untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

“Pembayaran THR paling akhir 1 Minggu atau 7 hari sebelum hari H. Meskipun sudah lazim surat edaran tetap akan kita berikan kepada gubernur ini masih dalam proses administrasi dan segera kita sampaikan. Biasanya memang di awal minggu pertama bulan Ramadan kita keluarkan,” tuturnya, dikutip Rabu (27/3/2024).

Adapun, pegawai umumnya menerima pembayaran THR sebesar satu kali gaji kotor atau gaji bersih (take home pay).

Patut diingat, pajak THR pegawai swasta ditanggung sendiri. Perlu diingat bahwa THR merupakan bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak.

Baca: 5 Peristiwa yang Bakal Nguras Duit Saat Mudik

Dalam buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disebutkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan.

Penghasilan itu meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur. Lalu, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur.

Adapula imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja dan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan pemberi kerja. Berikut ini, perhitungan pajak THR untuk gaji Rp 10 juta per bulan.

Baca: Pajak THR PNS Dibayar Negara, Pegawai Swasta Gimana?

Simulasi Pajak THR Gaji Rp 10 Juta per Bulan

Pegawai A memiliki gaji Rp 10 juta per bulan dan mendapatkan THR setiap Lebaran. Maka, penghasilan bruto setahun Rp 130.000.000 – PTKP Rp 58.500.000 sehingga penghasilan kena pajaknya Rp 71.500.000. Kemudian, karena penghasilan di atas Rp 60 juta, maka dikenakan dua lapisan tarif PPh Pasal 21 terutang setahun yakni 5% dan 15%. Berikut hitungannya:

= 5% x Rp 60.00.000 = Rp 3.000.000

= 15% x 11.500.000 = Rp 1.725.000

Lapisan pertama dan kedua dijumlahkan sehingga hasilnya adalah Rp 4.725.000, itu lah pajak yang dibayar setahun gaji danhttps://knalpotbelah.com/ THR.

SHARE  

 Foto: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam acara CNBC Indonesia Conference “Water Security and Sustainability” di Auditorium Menara Bank Mega, Selasa, (23/7/2019). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, beberapa tantangan menjadi ancaman terhadap ketersediaan pasokan air bersih yang memadai karena pertumbuhan penduduk yang pesat, pembangunan yang tidak terkendali, dan perubahan iklim dunia.

Secara global, sekitar 2,1 miliar orang masih hidup tanpa akses terhadap air dan 80% penduduk yang tinggal di daerah pedesaan masih menggunakan air dari sumber yang tidak memadai.

“Tantangan seperti meningkatnya permintaan air, polusi air, bencana terkait air, dan ketidakadilan air. Seringkali kita menyebutnya “Too Much, Too Little, dan Too Dirty,” kata Menteri Basuki pada webinar Young Water Sustainability Leaders Summit 2024, Sabtu (23/3/2024).

Ia mengatakan adanya kekeringan panjang tahun lalu karena El Nino, yang memberikan dampak kelangkaan beras di tanah air saat ini. Selain itu, cuaca ekstrem, tanggul yang jebol di Demak dan Kudus baru-baru ini. Masalah ini telah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu dan akan terus berlanjut jika kita hanya menjalankan solusi seperti biasa.

Basuki mendorong partisipasi dan kontribusi para generasi muda di seluruh dunia dalam menyukseskan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Dalam mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk menerapkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, parlementer, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan generasi muda. Salah satu pendorong manajemen sumber daya air terpadu yang paling signifikan adalah sumber daya manusia, terutama generasi muda.

“Berbagi pengetahuan dengan para ahli, akademisi, pembuat kebijakan dan praktisi akan meningkatkan kompetensi generasi muda untuk berkontribusi melalui berbagai inovasi dan teknologi. Sehingga diharapkan generasi muda dapat ikut menghasilkan solusi tantangan air yang lebih efektif, efisien, dan adaptif,” ujar Menteri Basuki.

Basuki mengajak para generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 mendatang dan ikut berkolaborasi dengan para stakeholder lainnya untuk mengatasi semua tantangan air baik tantangan masa ini maupun tantangan potensial di masa depan.

“World Water Forum 2024 mendatang merupakan kesempatan yang sangat baik bagi generasi muda untuk berdiskusi dan bertukar ilmu dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mencari solusi strategis dan terimplementasi untuk mengatasi berbagai tantangan bidang sumber daya air. Upaya ini penting untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan membawa perdamaian melalui sumber daya air,” katanya.

Young Water Sustainability Leaders (YWSL) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk menyambut gelaran World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Bali. Kegiatan YWSL dimulai dengan Online Bootcamp yang melibatkan 300 peserta muda di seluruh dunia. Seri YWSL akan segera ditutup dengan pemilihan pemenang yang akan menjadi delegasi pada World Water Forum ke-10 di Bali.

“Acara ini merupakan platform bagi para pemimpin masa depan untuk mengatasi berbagai tantangan sumber daya air dan mendiskusikannya secara mendalam dengan para ahli. Saya berharap inisiatif ini akan berkontribusi dalam mengembangkan generasi muda yang terampil dan responsif di bidang sumber daya air,” katahttps://knalpotbelah.com/ Basuki.

SHARE  

 Foto: Bawang putih impor dari China di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (27/2/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai, seharusnya penerbitan Rancangan Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), bukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan).

“Jadi Ombudsman RI melihat bahwa kewenangan penerbitan RIPH ini keliru, seharusnya setelah Badan Ketahanan Pangan tidak ada dan Badan Pangan Nasional itu muncul, maka kewenangan penerbitan RIPH itu diserahkan oleh Kementerian Pertanian menjadi tupoksinya Badan Pangan Nasional,” kata Yeka dalam Konferensi Pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Maladministrasi dalam Layanan RIPH Bawang Putih di kantornya, Jumat (22/3/2024).

Baca: Ombudsman RI Minta Harga Eceran Tertinggi Bawang Putih Ditertibkan

Yeka menyebut, meskipun selama ini RIPH bawang putih diterbitkan oleh Ditjen Hortikultura Kementan, namun, pihaknya tidak menemukan beleid yang menaungi hal tersebut. Dimana dalam Peraturan Presiden (Perpres) 117 tentang Kementerian Pertanian pada pasal 17 dijelaskan, Ditjen Hortikultura memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas hortikultura.

Menurutnya, hal ini tidak bersinggungan dengan tujuan penerbitan RIPH komoditas, utamanya bawang putih. Sebagai catatan, penerbitan RIPH bawang putih dilakukan untuk menjaga keamanan pangan dan perlindungan terhadap kesehatan.

“Jadi setelah kami cek pasal 17 ini, nggak ada kaitannya bahwa Ditjen Hortikultura bertugas untuk keamanan pangan dan perlindungan terhadap kesehatan,” jelasnya.

Kemudian, Yeka turut membedah beleid lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura, yaitu Permentan Nomor 19 Tahun 2022. Namun, lagi-lagi Ditjen Hortikultura disebutkan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang peningkatan, produksi, peningkatan nilai tambah penguatan daya saing dan pemasaran komoditas, sama persis dengan Perpres 117.

“Presiden dan Menteri sudah sama. Tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura Kementan tidak memiliki fungsi sebagaimana yang menjadi tujuan dari penerbitan RIPH, yaitu untuk keamanan pangan dan perlindungan terhadap kesehatan,” terang dia.

Sementara, dalam beleid yang menjelaskan tugas dan fungsi Bapanas, yaitu Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, tepatnya pada pasal 2, disebutkan adalah kepanjangan tangan pemerintah di bidang pangan.

“Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan juga, bahwa Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, kan impor itu kebijakan ketersediaan pangan,” ujarnya.

Yeka menilai, pasal 3 ini sudah dapat menjadi kunci, Bapanas lah yang memiliki wewenang terkait ketersediaan pangan dan keamanan pangan. Dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 1 beleid yang sama, Bapanas merupakan lembaga yang memiliki wewenang terhadap komoditas pangan bawang putih.

“Terus kita cek lagi ternyata di pasal 4 ayat 1 disebutkan bawang putih adalah salah satu jenis pangan yang menjadi tusinya (tugas dan fungsinya) Bapanas dalam menjalankan tugas pemerintah di bidang pangan,” kata Yeka.

“Dengan demikian, seharusnya penerbitan RIPH untuk komoditas bawang putih diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional, bukan oleh Ditjen hortikultura Kementerian Pertanian ya, ini regulasi bukan fatwanya https://knalpotbelah.com/Ombudsman,” pungkasnya.

SHARE  

 Foto: Prabowo Subianto. (Dok. Tim Media Prabowo Subianto)

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menekankan urgensi persatuan elite pascapemilu. Penekanan itu disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh beserta jajaran fungsionaris partai tersebut di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Baca: Prabowo: Demokrasi Bukan Sistem Mudah, Apalagi di Negara Sebesar RI

Prabowo mengaku yakin Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan makmur. Keyakinan itu didapatnya setelah mempelajari kondisi geopolitik dunia dan perkembangan geoekonomi dunia.

“Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elite kita, ya elite berarti unsur-unsur pimpinan, bisakah elite kita bekerja sama,” kata Prabowo.

Dengan demikian, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu berkeyakinan bahwa faktor kerja sama di antara pemimpin itu sangat penting. Ini dituntut oleh rakyat Indonesia.

“Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat, rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun,” ujar https://trukgandeng.com/Prabowo.

SHARE  

 Foto: Kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Merak Masih Terkendali. (Dok: Kemenhub)

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan mengantisipasi lonjakan arus libur lebaran 2024/1445 H, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Korlantas Polri dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) serta stakeholders terkait menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni pada Kamis lalu (14/3/2024) di Gedung Terminal Eksekutif Sosoro Pelabuhan Penyeberangan Merak, Cilegon, Banten.

“Kesiapan sarana dan prasana perlu dipersiapkan dengan baik mengingat kemungkinan volume kendaraan akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada angkutan lebaran tahun lalu V/C Ratio sebesar 0,57. Tahun ini diharapkan bisa lebih baik karena ada skema penundaan perjalanan dan juga buffer zone,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno.

Baca: Yuk Ikut! Mudik Gratis Pakai Kapal Laut Dibuka, Begini Cara Daftarnya

Pergerakan orang pada Angkutan Lebaran 2024 diprediksi naik sebesar 15% mengacu dari realisasi Angkutan Lebaran tahun 2023. Direncanakan pada libur Lebaran nanti ada beberapa pelabuhan perbantuan untuk memecah kepadatan kendaraan, seperti pengoperasian Pelabuhan Ciwandan, BBJ Bojonegara, BBJ Muara Pilu dan Pelabuhan Indah Kiat (emergency) yang mengarah ke Pulau Sumatera.

Pada tanggal 3 April 2024 pukul 00.00 WIB s.d 9 April 2024 pukul 24.00 WIB penumpang pejalan kaki, kendaraan golongan IV a s.d golongan VI a akan melalui Pelabuhan Merak. Sedangkan Pelabuhan Ciwandan akan melayani kendaraan Golongan I, II, II, VIb dan VII. Untuk Pelabuhan BBJ Bojonegara akan berfokus pada kendaraan Golongan VIII dan IX.

Nantinya saat pembelian tiket melalui Ferizy baik angkutan orang ataupun angkutan barang sudah akan tercantum lokasi pemberangkatan dari Pelabuhan Merak, Ciwandan atau BBJ Bojonegara sehingga diharapkan tidak ada kendaraan yang memasuki Pelabuhan yang tidak sesuai peruntukannya.

Foto: (NurPhoto via Getty Images) Penumpukan kendaraan terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, pada Rabu dini hari (19/4/2023). (NurPhoto via Getty Images)

“Lintas Merak-Bakauheni rencananya akan dioperasikan 55 kapal (ekspres dan reguler), sementara lintas Ciwandan – Bakauheni disiapkan 10 kapal dan BBJ – Muara Pilu akan dilayani 5 kapal,” ujarnya.

Ia menambahkan melihat situasi dan kondisi cuaca seperti sekarang ini, apabila kapal tidak dimungkinkan untuk berlayar harap semua petugas di lapangan berkoordinasi dan kolaborasi. Agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu titik dan apabila dibutuhkan kapal tambahan segera untuk disiapkan.

Di samping itu pada sektor transportasi kereta api yang semula stasiun pemberhentian akhirnya adalah Stasiun Merak dialihkan menjadi ke Stasiun Cilegon. Nantinya akan ada shuttle bus untuk pengguna jasa yang dilayani secara gratis.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan menyetujui bahwa pentingnya koordinasi dan kolaborasi untuk pengelolaan angkutan lebaran yang lebih baik di tahun ini, salah satu buktinya adalah dengan penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Kami telah menyiapkan beberapa Cara Bertindak (CB) untuk mengatur arus lalu lintas yang ke arah Pelabuhan Penyeberangan baik di wilayah Banten atau Lampung. Diharapkan nanti di lapangan semua petugas bisa berkoordinasi dan membantu masyarakat untuk mengarahkan Pelabuhan yang akan dituju sesuai yang tertera pada tiket,” paparnya.

Ia menuturkan pihaknya akan melakukan koordinasi di beberapa titik delaying system dan buffer zone yang disediakan oleh PT ASDP, seperti di Rest Area KM 43 A dan KM 68 A pada ruas Jalan Tol Tangerang – Merak serta lahan PT Munic Line pada ruas jalan Cikuasa Atas.

Sementara, Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi menuturkan untuk mengantisipasi kemacetan diharapkan para pengguna jasa bisa membeli tiket Ferizy jauh-jauh hari atau maksimal di H-1 hari keberangkatan. Ia menyampaikan pihaknya pun memberlakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan.

Baca: Link Daftar Mudik Gratis dari Kemenhub, Sepeda Motor Juga Diangkut!

“Untuk pembelian tiket Pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar dan pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar,” katanya.

Kemudian Ia mengharapkan seluruh stakeholders dapat membuat skenario simulasi terkait cuaca ekstrem dan juga skenario operasional mengingat kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa yang mungkinhttps://knalpotbelah.com/ terjadi.

SHARE  

 Foto: Infografis/ THR PNS/ Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia memberikan THR dan gaji ke-13 secara penuh 100% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pembayaran THR dan Gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada aparatur negara. Hal ini juga menandai kondisi perekonomian Indonesia yang berangsur membaik pasca mengalami kontraksi pada masa pandemi Covid-19.

Melalui pemberian THR dan Gaji ke-13 dengan tunjangan kinerja 100%, diharapkan aktivitas konsumsi masyarakat menguat dan perekonomian Indonesia dapat mencapai 5,2% (yoy) pada tahun 2024, sejalan dengan outlook pemerintah.

“Harapannya pemberian THR dan Gaji 13 ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan agar berdampak positif bagi perekonomian nasional,” kata Febrio, dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Sabtu (16/3/2024).

PILIHAN REDAKSITHR & Gaji ke-13 PNS Cair 100%, Sri Mulyani Siapkan Dana Rp99,5 TCair 22 Maret! Ini Komponen Lengkap THR PNS, TNI/Polri dan Pensiunan

Diketahui, ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07% yoy, lalu berangsur pulih hingga mencapai 5,05% yoy pada tahun 2023. Hal ini terutama ditopang konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian.

Perbaikan kinerja ekonomi secara langsung juga berdampak pada kondisi keuangan negara, memungkinkan Pemerintah menerapkan berbagai strategi kebijakan untuk mengatasi berbagai risiko dan terus mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat.

Pada masa-masa terberat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, besaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipangkas dan direalokasikan untuk mengatasi pandemi dan menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin yang paling terdampak melalui berbagai program bantuan sosial.

Sejalan dengan berbagai upaya Pemerintah tersebut, perekonomian berangsur membaik dan terus meningkat hingga tahun 2023, sehingga turut berimplikasi positif pada kondisi keuangan negara. Besaran THR dan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI, serta Polri juga turut disesuaikan dengan situasi keuangan negara dan tantangan perekonomian nasional.

Dengan perkembangan perekonomian tahun 2024 yang masih menghadapi tantangan pelemahan global serta fenomena El Nino yang menciptakan risiko bagi inflasi, menjaga daya beli masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional menjadi upaya yang perlu dilakukan.

Di samping memberikan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, pemberian THR dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara dan menjamin transformasi ekonomi terus https://knalpotbelah.com/berlanjut.

SHARE  

 Foto: Mendag Zulhas Sidak Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (15/3/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) saat Ramadan, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas pagi ini meninjau Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, hari ini Jumat (15/3/2024).

Zulhas sampai di Pasar Kramat Jati pada pukul 08.25 WIB dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Isy Karim. Sesampainya di lokasi, Zulhas langsung berkeliling ke setiap kios yang yang ada di pasar ini. Kios pertama yang dikunjunginya merupakan kios milik PD Pasar Jaya.

Baca: Barang Bawaan dari LN Dibatasi, TKI-Jemaah Haji Bawa Oleh-Oleh Gimana?

“Jadi kalau SPHP beras Bulog berarti Rp11 ribuan sekilo, ada (barangnya). Yang premiumnya Bulog ada juga,” kata Zulhas saat meninjau beras SPHP di kios PD Pasar Jaya.

Selanjutnya, Zulhas bergerak mengecek harga di kios sayuran. Ia pun sempat kaget saat mendengar harga cabai tembus di angka Rp100.000 per kg.

“Berapa (harga) cabai hari ini Bu? Rp100.000 (per kg)?” ucapnya.

Foto: Mendag Zulhas Sidak Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (15/3/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Mendag Zulhas Sidak Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (15/3/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

“Kalau bawang? Oh yang super Rp40.000 (per kg). Tapi yang penting barangnya ada kan?” imbuh Zulhas.

“Ada, tapi harganya naik pak. Kalau minyak kita selalu jual yang sesuai HET ya,” jawab Yuni, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Kramat Jati.

Kemudian, Zulhas mengecek harga telur dan daging ayam. Di mana harga telur hari ini dipatok Rp32.000 per kg, dan daging ayam dipatok Rp45.000 per kg. Zulhas juga mengecek harga daging sapi. Harga daging sapi hari ini dipatok Rp140.000 per kg.

Baca: Mendag Zulhas Mau Revisi Aturan Impor, Ada Apa?

Selain mengecek stabilitas harga dan ketersediaan bapok di bulan Ramadan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini selalu membeli barang dagangan pedagang 3-5 kg, dan ia meminta kepada pedagang tersebut untuk membagikan kepada pembeli 1 kg per orang.

“Ini saya beli 5 kg, nanti kalau ada yang belanja tolong dikasih saja ke ibu-ibu ya, terserah siapa saja, sekilo-sekilo,” ucapnya.

Terakhir, Zulhas mengecek kios beras. Ia mendapati harga beras di Pasar Kramat Jati dipatok Rp16.000 per kg untuk beras jenis premium, dan beras dari Thailand dan Vietnam (SPHP Bulog) Rp10.900/kg.

“Saya beli yang beras Thailand dan Vietnam. Nanti dibagiin saja 2kg-2kg,” ucapnya kepadahttps://knalpotbelah.com/ pedagang.

SHARE  

 Foto: Infografis/Nasib PNS Merana/Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2024.

Namun ternyata tidak semua akan mendapatkan THR. Ada beberapa kriteria yang dikecualikan dari apresiasi negara jelang Lebaran tersebut.

Baca: Anggota DPR, MPR, Menteri Hingga Presiden Terima THR 2024

Dikutip CNBC Indonesia, Kamis (14/3/2024) dari pasal 5, THR tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain.

Kriteria lain disebutkan adalah sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan https://knalpotbelah.com/perundang-undangan.

SHARE  

 Foto: Infografis/ Dear Tenaga Honorer, Kalian akan Diangkat Jadi PNS Lho/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia–Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memuat sejumlah hak baru bagi abdi negara. Salah satunya adalah kepastian pemberian cuti bagi ASN pria ketika istrinya melahirkan.

“Cuti melahirkan tidak hanya untuk ibu yang melahirkan, tapi bagi suami juga boleh cuti,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Baca: Honorer Tak Lolos CASN 2024, Bisa Jadi PPPK Part Time!

Anas baru saja menghadiri rapat pembahasan RPP tersebut dengan Komisi II DPR. Anas mengatakan lamanya cuti yang diberikan kepada ASN laki-laki masih dibahas. Namun, cuti yang akan diberikan diperkirakan antara 1 minggu sampai 1 bulan.

“Antara 1 minggu sampai 30 hari, ini masih akan kita putus,” kata dia.

Sebelumnya, cuti PNS pria untuk menemani istri melahirkan telah disinggung dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Namun dalam aturan itu belum diatur secara spesifik mengenai hak mengambil cuti untuk menemani istri melahirkan.

Cuti yang ada adalah cuti karena alasan penting, yang antara lain dapat diambil untuk mendampingi istri apabila proses kelahirannya betul-betul membutuhkan pendampingan.

Baca: Aturan Baru PNS: Dilarang Duduki Jabatan Terlalu Lama!

RPP Manajemen ASN adalah aturan turunan yang menjadi pelaksana Undang-Undang ASN. Beleid ini ditargetkan rampung pada 30 April 2024. Pemerintah menekankan aturan ini akan memuat banyak hal transformatif seperti digitalisasi ASN, dan kesejahteraan ASN.

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menuturkan usul pemberian cuti untuk kaum bapak ini muncul selama pembahasan awal. Dia mengatakan PNS pria perlu diberikan cuti ini untuk menemani istrinya yang sedang melahirkan.

“Kami ingin melakukan terobosan terhadap cuti, misalnya apakah cuti melahirkan juga bukan hanya miliknya ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak diberikan porsi untuk menemani misalnya, karena melahirkan juga ada kontribusi darihttps://knalpotbelah.com/ bapak-bapak,” kata dia.